Berita Perbanas

Cetak Biru Menuju Rakyat “Melek” Jasa Keuangan

20 November 2013

PBS_Website_LO4_Content-News04

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa 19 November 2013, resmi meluncurkan Cetak Biru Literasi Keuangan Indonesia. Presiden mengatakan panduan ini adalah acuan untuk meningkatkan pemahaman bagi para pemangku kepentingan jasa keuangan.
Diharapkan panduan itu menjadi gerakan literasi yang membuat masyarakat lebih “melek” soal jasa keuangan. “Masyarakat kita banyak yang ada di luar dan pinggiran jasa keuangan ini, mari kita tarik masuk,” ujar SBY dalam sambutan peluncuran itu di Jakarta.

Strategi nasional ini adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan keyakinan konsumen dan masyarakat luas agar mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik.

Presiden berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan, sehingga strategi nasional ini dapat tepat sasaran
“Ajaklah para Gubernur, Bupati, libatkan para semua pemangku kepentingan,” kata SBY.

Tiga masalah
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di tempat yang sama mengungkapkan, cetak biru ini terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, edukasi dan kampanye literasi keuangan. “Kegiatan itu menyasar mulai dari ibu rumah tangga hingga seluruh elemen masyarakat lainnya,” kata Muliaman.

Kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan. Dalam hal ini OJK telah menyiapkan situs dan mobil literasi yang nantinya akan disebar di seluruh provinsi untuk memberikan edukasi pada masyarakat.

Ketiga, pengembangan produk dan layanan literasi keuangan. Hal itu dilakukan dengan menyampaikan produk-produk dan jasa keuangan ke masyarakat. “Saat ini sudah banyak yang terjangkau, di antaranya asuransi mikro yang dengan polis murah,” kata Muliaman.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Selasa 19 November 2013, menyambut baik diluncurkannya Literasi Keuangan Indonesia. Apalagi, mengingat kenyataan tentang pemahaman masyarakat Indonesia terhadap akses keuangan masih rendah.

Menurut Hatta, berdasarkan laporan dan pengamatan selama ini, pemahaman masyarakat khususnya yang berusia produktif terhadap akses keuangan masih sekitar 40 persen. Sisanya, buta informasi. Artinya, ada kurang lebih 60 persen masyarakat usia produktif yang belum bisa memanfaatkan jasa keuangan dengan baik.

“Nah, disitulah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang penting,” ujar Hatta kepada VIVAnews.

Ini menunjukkan ada masalah dalam pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan selama ini, sehingga tidak antusias memanfaatkan berbagai produk seperti fasilitas pembiayaan maupun pinjaman atau kredit yang ditawarkan perbankan maupun jasa keuangan lainnya.

Hatta menengarai masyarakat lebih senang menabung atau mengumpulkan uang untuk memenuhi keperluannya, ketimbang memperoleh pinjaman bank.

Banyak bank yang menawarkan produk pembiayaan maupun fasilitas usaha, terutama menyasar sektor usaha kecil dan menengah. Namun, kredit permodalan bagi UKM pun belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kredit ini bukan sekedar utang. Kan bisa menabung, membayar dengan gampang, bisnisnya jalan,” kata Hatta.

Oleh karena itu, Hatta optimistis dengan kehadiran panduan Literasi Keuangan Indonesia ini, akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan di Indonesia dapat meningkat. Apabila itu terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang bisa lebih berkualitas.

Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti, menilai bahwa pertumbuhan industri perbankan yang pesat di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan akses layanan perbankan ke masyarakat. Kondisi itu membuat sektor keuangan di Indonesia mengalami keterbatasan dalam menjangkau masyarakat kelas bawah.

Menurut Destry, saat ini, di Indonesia baru 20 persen penduduk berusia 15 tahun yang memiliki akses ke sektor keuangan. Tak hanya itu, dari 230 juta jiwa penduduk Indonesia, kurang lebih hanya 2 juta orang atau kurang 1 persen jumlah penduduk yang bisa mengakses pasar modal.

Perbandingannya dengan negara maju sangat jauh. “Kalau kita lihat negara maju, hanya 8 persen yang belum punya akses keuangan, sedangkan di negara berkembang 59 persen,” ujar Destry.

“Harus ada langkah meningkatkan kesadaran seluruh stakeholders untuk menciptakan jangkauan perbankan sampai ke masyarakat kecil,” kata Destry.

Pada 2012, Destry melanjutkan, penetrasi perbankan Indonesia mengalami penurunan hingga 41 persen. Padahal, pada tahun sebelumnya mencapai 43 persen.

Sementara itu, dari sisi penyaluran kredit kurang lebih masih di kisaran 35 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih kecil dari Malaysia yang sudah mencapai 100 persen.

“Keterbatasan akses keuangan dari masyarakat Indonesia ini perlu mendapat perhatian serius dari para stakeholders. Kami akan coba buka kesadaran perbankan untuk bekerja sama meningkatkan kesadaran finansial masyarakat demi menambah pertumbuhan inklusif,” ujarnya.
Sulitnya akses
Melihat fakta tersebut, menurut Destry, beberapa faktor yang menjadi kendala di sektor keuangan Indonesia antara lain rendahnya kesadaran dan akses masyarakat terhadap transaksi, tabungan, kredit, dan asuransi. “Sektor keuangan kita ini ruang untuk tumbuhnya besar sekali, mestinya dikembangkan lagi,” kata Destry.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah, pernah menyinggung masalah mendasar yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah akses permodalan. Berdasarkan data BI, outstanding kredit produktif di sektor UMKM per April 2013 baru mencapai Rp570 triliun atau 19,6 persen dari total kredit perbankan.

Untuk mengatasinya, kata Halim, BI telah meminta kesediaan perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM sebesar 20 persen secara bertahap. Pemberian kredit ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Kami tahu tidak semua bank ahli dalam penyaluran kredit UMKM, untuk itu kami sarankan untuk bertahap atau melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang ahli dalam penyaluran kredit UMKM,” kata Halim beberapa waktu lalu di Jakarta.

Bank sentral pun akan memperkuat kebijakan terkait dengan keuangan inklusif dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gubernur BI, Agus Martowardojo, Kamis 14 November 2013, menyatakan bahwa kebijakan ini berperan dalam mendorong intermediasi dan efisiensi perbankan.

Menurut Agus, kebijakan ini nantinya juga berkontribusi dalam penguatan stabilitas sistem keuangan dan mendukung kebijakan di bidang sistem pembayaran. “Kebijakan keuangan inklusif ini difokuskan pada lima strategi,” kata Agus di Jakarta.

Lima strategi itu adalah penguatan edukasi keuangan, peningkatan akses, perlindungan konsumen, penyediaan informasi, dan pengaturan stabilitas sistem keuangan maupun rekomendasi kebijakan kepada otoritas terkait. (Vivanews.com)

Other News