Siaran Pers

Inflasi Februari 2017 Terkendali

1 Maret 2017

Departemen Komunikasi, Jakarta - Inflasi IHK bulan Februari 2017 tercatat sebesar 0,23% (mtm), lebih rendah dari bulan lalu yang sebesar 0,97% (mtm). Kenaikan inflasi bulan ini terutama disumbang oleh kelompok administered prices dan kelompok inti, sementara kelompok volatile food tercatat mengalami deflasi. Secara tahunan, inflasi IHK mencapai 3,83% (yoy), berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia, yaitu sebesar 4%±1% (yoy).

Inflasi administered prices pada bulan Februari 2017 mencapai 0,58% (mtm), menurun dari bulan lalu yang sebesar 2,57% (mtm). Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan tarif listrik sejalan dengan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan pasca bayar daya 900 VA nonsubsidi yang terjadi di bulan Januari. Selain itu, inflasi administered prices juga didorong oleh penyesuaian harga bensin, rokok kretek filter, rokok kretek dan rokok putih. Secara tahunan, inflasi administered prices mencapai sebesar 4,74% (yoy).

Inflasi inti bulan Februari 2017 tercatat sebesar 0,37% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,56% (mtm). Komoditas utama penyumbang inflasi kelompok ini adalah tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, upah pembantu rumah tangga, kontrak rumah, dan sewa rumah. Secara tahunan, inflasi inti tercatat sebesar 3,41% (yoy).

Kelompok volatile food pada bulan Februari 2017 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,36% (mtm) sejalan dengan pola historis Februari. Deflasi terutama bersumber dari komoditas cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras. Penurunan harga daging dan telur ayam ras terjadi seiring dengan melimpahnya panen jagung pakan ternak pada bulan ini. Deflasi lebih lanjut tertahan oleh kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah akibat peningkatan intensitas curah hujan dan terjadinya banjir di beberapa wilayah sentra produksi. Secara tahunan, inflasi volatile food mencapai sebesar 4,46% (yoy).

Ke depan, inflasi akan tetap diarahkan berada pada sasaran inflasi 2017, yaitu 4±1%. Untuk itu, koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian administered prices sejalan dengan kebijakan lanjutan reformasi subsidi energi oleh Pemerintah, dan risiko kenaikan harga volatile food.

Jakarta, 1 Maret 2017
Departemen Komunikasi