Siaran Pers

Lanskap Perbankan Tak Diubah

8 Januari 2010

Jakarta : Bank Indonesia tetap menjalankan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang menetapkan modal minimal sebesar Rp100 miliar pada akhir tahun ini. Otoritas itu mencatat ada empat bank yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

Sumber : Bisnis Indonesia

Sementara itu, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) meminta konsep API mengenai permodalan sudah lepas dari sasaran, sehingga ketentuan itu sebaiknya dianulir dan diganti dengan kebijakan visioner. Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad optimistis pemenuhan modal minimal sebesar Rp100 miliar akan terealisasi pada tahun ini, karena saatini tinggal beberapa bank yang belum bisa memenuhi ketentutan itu.

“Hanya sedikit yang dibawah Rp100 miliar, mungkin ada tiga sampai empat bank. Tapi masih ada waktu sampai akhir 2010,” ujarnya disela-sela rapat panitia khusus angket Bank Century di Jakarta, kemarin. Menurut dia, kekurangan modal minimal Rp100 miliar yang dialami sejumlah bank itu tinggal sedikit, yakni di kisaran Rp2 miliar.”Yang empat bank ini kurangnya tidak banyak, paling hanya Rp2 miliar. Saya optimis mereka bisa mengejar baik melalui organik maupun akuisisi,” katanya.

Dia menyampaikan selain menjalankan modal minimal, bank sentral tengah mengkaji pemilahan perbankan di Indonesia berdasarkan fokus bisnisnya. Berdasarkan ketentuan API bank sentral akan membuat klaster bank berdasarkan fokus bisnis. Selain itu, Muliaman menambahkan konsolidasi bank BUMN juga tetap berjalan seperti semula, meskipun dimungkinkan ada pengecualian. Namun, lanjutnya, hal itu perlu dibahas juga bersama legislatif. “SPP (Single Presence Policy) untuk bank BUMN masih terus kita tunggu ya. SPP untuk bank-bank swasta kan sudah jalan,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menyampaikan kebijakan API mengenai permodalan telah terbukti tidak mencapai sasaran untuk mewujudkan konsolidasi bank yang kuat. Namun, lanjutnya, kebijakan itu justru membuat bank-bank kecil lepas tangan ke asing, karena harus memenuhi permodalan. Untuk itu, dia menyarankan kebijakan modal minimal tersebut tidak dipaksakan. “Dengan memakai ketentuan CAR (Capital Edequacy Ratio) saja kami rasa sudah cukup baik. Karena mengikuti kondisi bisnis setiap bank, kalau bisnisnya meningkat tentu bank akan meningkatkan modal,”paparnya.

Namun, Perbanas juga berharap BI agar menunda pemberlakuan seluruh regulasi yang dapat menghambat ekspansi kredit perbankan pada tahun ini yang berpotensi tumbuh 22%. Sigit Pramono menyebutkan regulasi yang dimaksud diantaranya terkait dengan rencana pemberlakuan Basel II yang memasukan risiko operasional dalam perhitungan kualitas aktiva produktif dan kewajiban modal minimal Rp100 miliar.

Selain itu, rencana pemberlakuan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 dan 55 juga tidak bisa dipaksakan karena kapasitas dari sebagian besar bank belum siap untuk menerapkan standar akuntansi baru itu. “Penerapan regulasi perbankan jangan berlebihan karena selalu menjadi anak baik (good guys) yang meniru mentah segala regulasi baru di tingkat internasional tanpa mempertimbangkan kondisi perbankan di dalam negeri,” ujarnya.