Perbankan Di Indonesia

Perkembangan perbankan nasional telah melalui sejumlah tahapan dengan berbagai jenis masalah. Permasalahan yang timbul merupakan salah satu bagian dari proses pendewasaan industri agar terwujud bisnis perbankan yang sehat.

Salah satu tahapan kritis yang dialami sektor perbankan nasional adalah krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998. Peristiwa ini bagai sebuah lonceng yang menyadarkan otoritas moneter maupun para praktisi tentang mendesaknya kebutuhan perbankan yang sehat dan kuat. Hal ini terkait dengan posisi bank sebagai sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan makro ekonomi. Dengan kinerja perbankan yang sehat tentu mendukung terciptanya fundamental ekonomi nasional yang kuat.

Sejarah Industri Perbankan di Indonesia

Periode Kolonialisme dan Nasionalisasi Bank Belanda (1800an – 1960an)

Bank di Indonesia telah ada sejak zaman kolonialisme, baik bank yang berasal dari Belanda, bank asing dari negara lain, maupun bank-bank lokal yang didirikan oleh pribumi. Pada awalnya, pendirian bank-bank oleh Belanda adalah dalam rangka pengembalian kembali harta jajahan yang dibawa para penjajah. Oleh karena itu bank-bank yang didirikan pada zaman kolonialisme bertujuan untuk memajukan perekonomian di tingkat pedesaan dan sektor pertanian. Setelah kemerdekaan, pemerintah melakukan nasionalisasi bank-bank Belanda dan membentuk bank pemerintah untuk menopang pembangunan nasional.

Periode Bank Tunggal (1965)

Di tahun 1965, Presiden Soekarno membentuk sistem bank tunggal, dimana terjadi pengintegrasian seluruh bank-bank umum, Bank Tabungan Negara, bahkan Bank Sentral kedalam satu wadah. Tujuan dari pembentukan Bank Tunggal adalah agar kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan terpimpin. Dengan sistem ini, Indonesia hanya memiliki tiga bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia (Bank Tunggal), Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. BNI terdiri dari Bank Unit I sebagai Bank Sentral dan 4 unit lain yang berjalan sesuai fungsi masing-masing.

Periode Kabinet Pembangunan (1968-1998)

Memasuki periode Kabinet Pembangunan, bank pemerintah yang sebelumnya tergabung dalam Bank Tunggal dipecah dan kembali menjalankan usaha sesuai dengan peran khusus masing-masing. Kebijakan liberalisasi perbankan pada tahun 1988 memberikan kemudahan untuk mendirikan bank sehingga terjadi peningkatan jumlah bank swasta secara signifikan. Pelonggaran aturan dan intervensi politik menjadi sumber pelemahan sistem perbankan, mengantar Indonesia pada krisis perbankan dan ekonomi tahun 1998.

Periode Pasca Krisis (1999)

Krisis perbankan yang terjadi di tahun 1997-1998 mengakibatkan bank pemerintah mengalami permasalahan yang sangat dalam akibat dari intervensi politik dalam pemberian kredit dan tata kelola yang buruk. Pemerintah melakukan restrukturisasi total dan merubah regulasi menjadi lebih ketat serta memberikan kebebasan kepada Bank Indonesia untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Konsolidasi beberap bank pemerintah pada akhirnya menghilangkan sebagian besar fungsi bank khusus yang diperankannya sebelumnya. Namun, BRI dan BTN masih tetap mempertahankan peran khusus tersebut.