Wakil Menteri BUMN Minta Perbankan Aktif Kurangi Emisi Karbon

JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo meminta perbankan nasional  berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon dengan mengalokasikan pembiayaan  berkelanjutan dan mengacu pada taksonomi hijau.

Seperti diketahui, dalam target Kontribusi Nasional (NDC) Perjanjian Paris, Indonesia berupaya menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 42% dengan dukungan internasional.

Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa negara membutuhkan sumber daya keuangan untuk mengurangi emisi karbon pada tahun 2030, mencapai Rp 4,002 miliar atau setara dengan sekitar 280 miliar USD.

Dalam hal ini, kata Tiko, keuangan atau perbankan syariah juga dapat mengambil peran sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk mencapai target pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

Tiko dalam Forum Bisnis Islam dan Perusahaan Publik Berkelanjutan 2023 yang diselenggarakan Infobank pada Rabu 27 September 2023 mengatakan, “Keuangan syariah bisa mengambil peran sebagai salah satu sumber pembiayaan, baik secara komersial melalui pendanaan dengan pemerintah maupun multilateral bank.”

Selain itu, perbankan juga harus mampu mengatasi risiko perubahan iklim, baik risiko finansial (risiko fisik) maupun risiko transisi, termasuk dengan melakukan  assessment dan stress testing.

Kementerian BUMN juga terus mendorong perekonomian berkelanjutan untuk mencapai target NDC melalui berbagai inisiatif dekarbonisasi. Misalnya saja dengan terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

“Peraturan ini mengarahkan BUMN untuk menyusun roadmap pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjalankan ekonomi karbon sehingga dapat mendorong  percepatan transisi ke ekonomi  rendah  karbon,” ungkapnya.  

Sumber berita : Infobanknews.com