Bauran Kebijakan BI: Jaga Stabilitas Rupiah, Longgarkan Likuiditas Perbankan

26 October 2026

PERBANAS, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menempuh bauran kebijakan moneter dan makroprudensial pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20-21 Oktober 2026 untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di satu sisi, BI mempertahankan BI-Rate di level 5,75% dan suku bunga Lending Facility di 6,50%. Namun, mengerek naik suku bunga Deposit Facility menjadi 5,00%. Di sisi lain, BI memangkas Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan secara bertahap dan memperbesar insentif Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Langkah ganda ini dirancang untuk mencapai dua sasaran sekaligus, meredam tekanan nilai tukar rupiah dari dinamika global, sembari menyuntikkan kelonggaran likuiditas agar perbankan tetap leluasa mengucurkan kredit ke sektor riil.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian,menilai langkah BI ini sebagai bentuk pengetatan moneter selektif. Kebijakan ini dinilai sangat relevan di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah, suku bunga global yang higher for longer, dan dinamika sentimen investor asing.

"Menurut kami, Bank Indonesia mulai menempuh pendekatan yang lebih selektif. Imbal hasil likuiditas rupiah diperkuat untuk menjaga daya tarik aset domestik, sementara suku bunga kebijakan utama dipertahankan agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap aktivitas kredit dan pertumbuhan ekonomi," jelas Fakhrul dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Untuk mengawal stabilitas nilai tukar, BI juga meningkatkan insentif instrumen DNDF Lindung Nilai melalui pengurangan premi yang signifikan (menjadi 40% untuk tenor 6 bulan dan 45% untuk 12 bulan).

Langkah ini ditujukan untuk menarik aliran masuk modal asing (portfolio inflows) dan memperdalam pasar valas domestik, merespons pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp17.985 per dolar AS pada 20 Oktober 2026.

Sebagai penyeimbang pengetatan di sisi deposito, BI memberikan kelonggaran likuiditas melalui penurunan GWM. Untuk bank umum konvensional (BUK), GWM dipangkas dari 9% menjadi 7% yang akan berlaku penuh pada 1 Desember 2026. Sementara itu, untuk bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), GWM turun dari 7,5% menjadi 5,5%.

Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) menyambut baik relaksasi ini. Ketua Umum PERBANAS Hery Gunardimemandang pelonggaran GWM akan memberikan fleksibilitas bagi bank dalam mengelola pendanaan dan memastikan fungsi intermediasi berjalan optimal.

Wakil Ketua Umum PERBANAS sekaligus Hendra Lembong,menilai injeksi likuiditas ini datang di saat krusial. "Likuiditas perbankan masih sedikit ketat jadi langkah BI ini akan membantu," tuturnya.

Kelonggaran ini diharapkan mampu menjaga momentum positif pertumbuhan kredit perbankan yang pada September 2026 telah mencatat angka impresif sebesar 13,26% (yoy).

Berikut adalah ringkasan kebijakan yang dirilis oleh Bank Indonesia berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20-21 Oktober 2026:

1. Kebijakan Suku Bunga Acuan

  • Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,75%.

  • Suku bunga Lending Facility dipertahankan sebesar 6,5%, sementara suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5%.

2. Kebijakan Moneter dan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

  • Penurunan Giro Wajib Minimum (GWM): Untuk menambah likuiditas rupiah, GWM bank konvensional diturunkan dari 9% menjadi 7% secara bertahap pada 1 November dan 1 Desember 2026. Untuk bank syariah, GWM diturunkan dari 7,5% menjadi 5,5%. Kebijakan ini diperkirakan memberikan tambahan likuiditas sekitar Rp190-an triliun.

  • Insentif Lindung Nilai (Hedging): BI meningkatkan insentif instrumen Domestic Non-Deliverable Forward(DNDF) lindung nilai dengan memberikan diskon pengurangan premi hingga 45% guna menarik aliran modal asing.

  • Insentif Transaksi Valas LCT & Swap: BI melanjutkan diskon premi swap beli lindung nilai konvensional sebesar 15% untuk tenor 3 bulan, 20% untuk tenor 6 bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan. Untuk transaksi Local Currency Transaction (LCT), BI memberikan tambahan premi swap jual sebesar 10% dan pengurangan premi DNDF sebesar 10%.

  • Intervensi Pasar: BI mengoptimalkan intervensi valas di pasar Spot, DNDF di pasar domestik, serta NDF di pasar luar negeri.

  • Inovasi FASTRA: Memperluas instrumen FASTRA (Fasilitas Transaksi Lindung Nilai) di mana mulai Januari 2027 aset yang dilindungi nilainya akan mencakup saham (equities).

3. Kebijakan Makroprudensial (Longgar)

  • Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM): BI menetapkan KLM menjadi 5% yang berlaku per 1 Desember 2026. Ini terbagi menjadi insentif financing channel maksimal 3% dan insentif Pendalaman Pasar Uang (PPU) maksimal 2% untuk mendorong redistribusi likuiditas.

  • Perpanjangan Relaksasi LTV & Uang Muka (DP): Ketentuan Loan to Value (LTV) atau rasio pembiayaan properti diperpanjang sebesar 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, ruko, dll) hingga 31 Desember 2027. Ketentuan uang muka (DP) kredit kendaraan bermotor minimal 0% juga diperpanjang hingga tenggat waktu yang sama.

  • Penahanan Rasio Ketahanan Lainnya: Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dipertahankan di 84-94%, dan Countercyclical Capital Buffer tetap 0%.

4. Kebijakan Sistem Pembayaran

  • Perluasan QRIS Antarnegara: BI memulai fase sandboxing perluasan kerja sama QRIS untuk koridor Timor Leste dan Hong Kong mulai Triwulan 4 2026.

  • Kartu Kredit Indonesia (KKI): Memperluas implementasi KKI untuk segmen ritel serta mengoptimalkan fitur online payment untuk KKI segmen pemerintah pada Triwulan 4 2026.

  • Pengawasan QRIS dari Transaksi Judi Online: BI memperkuat mitigasi transaksi ilegal pada ekosistem QRIS melalui kewajiban Know Your Customer (KYC) yang ketat oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), deteksi transaksi mencurigakan (seperti volume transaksi besar di waktu yang tidak wajar), pemanfaatan daftar hitam (merchant blacklist), hingga sanksi pencabutan izin PJP yang terlibat. (*)

Sumber: Tim Komunikasi PERBANAS