OJK Revisi Rencana Bisnis Bank, Tekankan Pengelolaan Risiko
PERBANAS, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 17/2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum. Beleid anyar ini menandai pergeseran paradigma pengawasan, di mana Rencana Bisnis Bank (RBB) diposisikan sebagai instrumen untuk navigasi bisnis dan pengelolaan risiko,bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan administratif kepada regulator.
Aturan yang diterbikan pada 30 September 2026 itu mencabut dan memperbarui regulasi sebelumnya, yakni POJK Nomor 5/POJK.03/2016. Langkah ini diambil OJK untuk merespons cepatnya transformasi digital perbankan, inovasi produk,serta dinamika makroekonomi yang menuntut industri perbankan untuk lebih adaptif dan tangguh.
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, dalam pernyataan resminya (15/10/2026) menyampaikan bahwa penyempurnaan aturan ini ditujukan untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, stabil, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional.
"Melalui POJK ini, OJK menegaskan bahwa Rencana Bisnis Bank menjadi pedoman utama bagi Bank dalam menetapkan arah kebijakan, strategi pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko secara terukur dan berkelanjutan," jelas OJK.
Untuk menyesuaikan dengan kompleksitas model bisnis perbankan saat ini, POJK 17/2026 mengatur lima substansi utama yang wajib dipatuhi oleh industri perbankan:
Pertama, pendekatan realistis dan berbasis risiko. Bank kini diwajibkan menyusun RBB secara realistis dengan memprioritaskan pendekatan berbasis risiko (risk-based). Penyusunan juga harus memegang teguh prinsip kehati-hatian,penerapan tata kelola yang baik (GCG), serta memastikannya selaras dengan rencana strategis jangka panjang Bank.
Kedua, penegasan tanggung jawab pengurus bank. Beleid ini merinci secara tegas kewajiban masing-masing organ bank. Direksi memegang tanggung jawab penuh untuk menyusun, melaksanakan, dan mengomunikasikan RBB. Sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan melakukan pengawasan ketat atas pelaksanaannya. Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Dewan Pengawas Syariah juga diwajibkan memberikan opini resmi atas RBB tersebut.
Ketiga, perluasan cakupan rencana bisnis. Ruang lingkup dokumen RBB kini diperluas dan dipertajam. Muatan wajib RBB paling sedikit harus mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan tata kelola, kinerja bank, hingga proyeksi laporan keuangan dan rasio-rasio krusial. Selain itu, bank juga harus merinci rencana pendanaan, penyediaan dana, penyertaan modal dan divestasi, permodalan, pengembangan infrastruktur organisasi, strategi penyelenggaraan produk, hingga rencana perubahan jaringan kantor.
Keempat, digitalisasi pelaporan. Proses penyampaian, perubahan, penyesuaian, evaluasi, hingga pelaporan RBB—termasuk Laporan Realisasi dan Laporan Pengawasan RBB—kini terintegrasi melalui sistem pelaporan OJK. Hal ini sejalan dengan upaya regulator untuk memperkuat infrastruktur pengawasan berbasis teknologi (suptech).
Kelima, sanksi dan ketentuan peralihan. OJK juga mengatur secara tegas mengenai sanksi administratif bagi bank yang abai atau melanggar ketentuan, di samping mengatur masa peralihan untuk memberikan waktu adaptasi bagi industri.
Dengan berlakunya aturan ini, OJK berharap kualitas RBB yang disusun oleh industri perbankan akan meningkat secara signifikan. Aturan tersebut diharapkan dapat benar-benar mencerminkan kapasitas dan profil risiko masing-masing bank.
Dari sisi regulator, tersedianya informasi yang lebih komprehensif ini akan memperkuat efektivitas pengawasan OJK agar dapat dilakukan secara forward-looking atau berwawasan ke depan, dengan tetap menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai jangkar utama di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. (*)
Sumber: Tim Komunikasi PERBANAS