Weekly Summary - 10 January 2026
11 January 2026
A. PERBANKAN & KEUANGAN
A1. Menkeu menarik kembali dana Rp 75 T dari perbankan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi menarik kembali tambahan dana penempatan pemerintah di perbankan sebesar Rp 75 triliun, dari tambahan Rp 76 triliun yang dilakukan pada November 2025 lalu. Sehingga saat ini sisa penempatan uang pemerintah di bank sebesar Rp 201 triliun. Purbaya berencana untuk membelanjakan dana yang telah ditarik kembali tersebut dengan tujuan memberikan dampak positif langsung ke perekonomian. Penarikan kembali ini dilakukan karena dampak perekonomian dari penempatan dana pemerintah di sistem perbankan tidak seoptimal estimasi awal beliau, hal ini terjadi karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara Kemenkeu dengan Bank Indonesia (BI).
A2. Menkeu: menepis anggapan lemahnya permintaan kredit, perbankan main aman
Purbaya menepis anggapan bahwa tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan mencerminkan lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha karena berkaca pada pengalaman 2020-2021 ketika Covid-19, Purbaya menyebut penempatan uang negara terbukti mampu menggerek pertumbuhan kredit hingga double digit, meskipun angka undisbursed loan tetap ada. Lebih lanjut, Purbaya juga menuding perilaku perbankan yang lebih nyaman memarkir dana di instrumen lain yang lebih aman dan adanya kepastian keuntungan seperti memberi SBN ketimbang menyalurkan pinjaman. Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi APINDO, Ajib Hamdani menyatakan tiga faktor utama yang membuat akses modal seret dan permintaan kredit lesu adalah high cost of capital, sisi permintaan yang rapuh akibat pelemahan daya beli, dan kualitas dan efisiensi layanan keuangan yang rendah.
A3. OJK terbitkan regulasi BNPL, kini hanya berlaku untuk bank
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 32 Tahun 2025 berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi boy now pay later (BNPL) yang resmi berlaku sejak diundangkan pada 15 Desember 2025. Dalam kebijakan ini, OJK mempertegas bahwa penyelenggara BNPL hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan atau multifinance. Bank dapat menyelenggarakan BNPL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank, sementara perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menyelenggarakan layanan BNPL. Beberapa poin lainnya yang diatur dalam POJK ini diantaranya tentang prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen, kebijakan khusus dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan BNPL, prinsip pelindungan data pribadi, serta mekanisme penyelenggaraan BNPL, keterbukaan informasi, dan penagihan hingga pelaporan. Alasan OJK menerbitkan aturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-penyelenggara-pay-later-hanya-bank-dan-multifinance-2101977
B. MAKROEKONOMI
B1. Rupiah Diproyeksi Stabil di 2026, Ditopang Arus Modal Asing dan Prospek Ekonomi
Arah arus modal asing pada 2026 diperkirakan makin deras ke pasar saham Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, pengelolaan pemerintahan yang dinilai lebih solid, serta perbaikan iklim investasi menjadi faktor penarik. Masuknya dana asing ini tak hanya menopang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Optimisme pasar tercermin sejak awal tahun. Pada perdagangan perdana 2026, Jumat (2/1/2025), IHSG ditutup menguat 1,17% atau naik 101,194 poin ke level 8.748. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa IHSG berpeluang menembus level 10.000 pada tahun ini.
B2. Inflasi Tahunan Desember 2025 Tercatat 2,92%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan alias year on year (yoy) pada Desember 2025 sebesar 2,92%. Secara bulanan, inflasi Desember 2025 tercatat 0,64, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu. Terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 109,22 pada November 2025 menjadi 109,92 pada Desember 2026. Kenaikan inflasi pada akhir tahun ini mencerminkan meningkatnya permintaan masyarakat, terutama pada kelompok konsumsi tertentu. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok transportasi turut memberikan tekanan inflasi dengan kenaikan 0,55% dan andil 0,07%, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode libur akhir tahun.
https://nasional.kontan.co.id/news/bps-inflasi-tahunan-desember-2025-tercatat-292
B3. Indonesia Kembali Mencatatkan Surplus Neraca Dagang pada November 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$ 2,66 miliar pada November 2025. Surplus neraca perdagangan ini lebih tinggi dari Oktober 2025 yang sebesar US$ 2,39 miliar. Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Total ekspor November 2025 sebesar US$ 22,52 miliar atau turun 6,60% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara total impor November 2025 mencapai US$ 19,86 miliar atau naik 0,46% yoy dibandingkan tahun sebelumnya. Surplus pada November 2025 ditopang oleh ekspor komoditas nonmigas yaitu sebesar US$ 4,64 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus US$ 38,54 miliar selama periode Januari-November 2025, atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 29,24 miliar pada Januari-November 2024.
C. SEKTORAL
C1. Kunjungan Wisman 2025 Meningkat 10,44% (yoy)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang Januari hingga November 2025 mencapai 13,98 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 10,44% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 dan menjadi capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Capaian kunjungan Wisman Januari hingga November 2025 ini merupakan capaian tertinggi dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan kebangsaan, kunjungan wisman paling banyak berasal dari Malaysia dengan kontribusi 17,3%, disusul Australia sebesar 11,3%, dan Singapura 10,5%. Dari sisi pintu masuk, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, masih menjadi gerbang utama wisman ke Indonesia.
C2. Bea Keluar Batubara Batal Berlaku pada Awal Tahun 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa penerapan Bea Keluar (BK) bagi komoditas batubara Indonesia belum bisa berlaku pada awal tahun 2026. Purbaya menambahkan bahwa pihaknya masih berkonsolidasi untuk pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Bea Keluar. Adapun persentase pungutan BK akan mengikuti harga batubara global dan jenis batubara yang dijual. Di Indonesia terdapat empat jenis batubara berdasarkan Gross As Received (GAR) atau nilai kalornya yang menentukan masing-masing harga, yaitu: HBA, HBA 1, HBA 2, HBA 3.
C3. Pengusaha Sawit Blak-blakan Aturan DHE Baru Bebani Biaya Produksi, kewajiban konversi diusulkan 10%
Pelaku industri sawit (GAPKI) mengeluhkan rencana aturan DHE yang lebih ketat terutama kewajiban penempatan dana dan pembatasan konversi valas ke rupiah yang akan menekan arus kas operasional perusahaan. Mereka mengusulkan kewajiban konversi devisa hasil ekspor valas dari 50% menjadi maksimal 10% Mereka menilai tekanan cashflow ini berisiko mendorong perusahaan mengurangi belanja operasional seperti pemupukan, yang pada akhirnya bisa menurunkan produksi. Karena itu, GAPKI meminta penyesuaian desain kebijakan (misalnya besaran konversi dan/atau skema pembiayaan) agar tujuan retensi devisa tercapai tanpa mengganggu operasi sektor ekspor utama.
D. REGIONAL
D1. Awali tahun 2026, Prabowo ke Aceh Tamiang cek pembangunan hunian Danantara
Presiden Prabowo mengawali tahun 2026 dengan berkunjung ke lokasi bencana di Aceh Tamiang. Prabowo dan rombongan terbatas bertolak dari Batang Toru, Tapanuli Selatan menuju Lanud Soewondo kemudian menuju Aceh Tamiang menggunakan helikopter. Prabowo akan meninjau pembangunan 500 huntara yang dibangun Danantara. Danantara menargetkan pembangunan 15.000 hunian di lokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut Prabowo meyakinkan bahwa pemerintahannya akan bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana. Ia menegaskan tidak akan meninggalkan masyarakat yang terdampak.
D2. Inflasi Desember di wilayah bencana Sumatra naik
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tertinggi terjadi di sejumlah provinsi yang terdampak bencana alam pada Desember 2025. BPS mencatat inflasi pada Desember 2025 adalah 0,64% (mtm), lebih lanjut ketiga provinsi yang terdampak bencana masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara bulanan yakni Provinsi Aceh mencatat inflasi 3,60% (mtm), Sumatera Utara 1,66% (mtm), dan Sumatera Barat sebesar 1,48% (mtm) pada Desember 2025. Kondisi ini berbanding terbalik dengan November 2025 di mana ketiga provinsi masih mengalami deflasi. Pihak BPS menjelaskan lonjakan inflasi ini terjadi karena kenaikan harga komoditas yang signifikan akibat gangguan distribusi dan pasokan.
https://nasional.kontan.co.id/news/inflasi-desember-di-wilayah-bencana-sumatra-naik-ini-penyebabnya
D3. Wisataman domestik ke Bali berkurang 700 Ribu
Gubernur Bali, I Wayan Koster menyatakan bahwa kunjungan wisatawan domestik (wisdom) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah wisdom yang datang ke Bali mencapai 10,1 juta orang sementara tahun 2025 jumlah kunjungan wisdom turun 700 ribu orang menjadi 9,4 juta. Namun, jika ditinjau secara agregat maka total wisatawan mencapai 16,4 juta pada 2024 turun menjadi 16,1 juta orang. Sehingga ada penurunan sekitar 300 ribu yang diakibatkan oleh penurunan wisdom. Menurut koster penyebab penurunan ini adalah karena berkurangnya jumlah penerbangan domestik ke Bali yang sebelumnya memiliki 13 airline lokal pada tahun 2024, turun menjadi 11 airline lokal di tahun 2025. Begitu pula rute penerbangannya mengalami penurunan dari 25 rute domestik di tahun 2024 menjadi 23 rute domestik di tahun 2025. Sebaliknya rute internasional menuju Bali justru terus mengalami peningkatan.
