Weekly Summary - 17 Januari 2026
18 January 2026
A. PERBANKAN & KEUANGAN
A1. Penyaluran KUR 2025 Solid, Kualitas Kredit Tetap Terjaga
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 menunjukkan kinerja solid dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga di sejumlah perbankan, tercermin dari realisasi KUR Bank BPD DIY sebesar Rp1,091 triliun dengan NPL 2,7%, KUR Syariah BSI lebih dari Rp11,10 triliun kepada 83.000 pelaku usaha dengan NPF di bawah 2%, serta KUR Bank Mandiri Rp40,99 triliun kepada 355.658 UMKM dengan NPL di bawah 1%. Penyaluran KUR mayoritas diserap sektor perdagangan, pertanian, jasa, dan produksi, didukung berbagai program pemberdayaan UMKM dan strategi pembiayaan berbasis ekosistem. Secara nasional, Kementerian Keuangan mencatat realisasi KUR 2025 mencapai Rp250,8 triliun atau 87,7% dari pagu APBN, sementara pemerintah menyiapkan plafon KUR pertanian Rp300 triliun pada 2026 guna memperkuat pembiayaan dan ketahanan pangan nasional.
A2. Perbankan Masih Dominasi Pendanaan Fintech P2P Lending
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sumber pendanaan industri fintech peer to peer (P2P) lending hingga November 2025 masih didominasi oleh perbankan dengan nilai mencapai Rp60,79 triliun atau 64,10% dari total outstanding pendanaan, sementara kontribusi lender individu relatif terbatas sebesar Rp5,18 triliun atau 5,46%. Kondisi ini mencerminkan peran institusi keuangan formal sebagai tulang punggung pembiayaan fintech lending, dengan pendanaan perbankan dan individu bersifat saling melengkapi dalam mendukung penyaluran pembiayaan. Ke depan, OJK memproyeksikan dominasi perbankan tetap berlanjut pada 2026 seiring upaya penguatan struktur pendanaan yang lebih sehat dan berimbang melalui penerapan SEOJK Nomor 19 Tahun 2025 yang membedakan kategori lender profesional dan non-profesional guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas industri.
A3. OJK meminta perbankan memblokir 31.382 rekening terindikasi judi online
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 31.382 rekening yang terindikasi terlibat judi online sebagai bagian dari upaya pemberantasan praktik judol yang berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan. Langkah ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers pada Senin (12/1/2026) dan didasarkan pada daftar rekening yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selanjutnya, OJK meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan identitas kependudukan serta menerapkan enhanced due diligence guna mengidentifikasi dan memitigasi risiko nasabah dan transaksi berisiko tinggi.
B. MAKROEKONOMI
B1. Inflasi Terkendali, Daya Beli Belum Sepenuhnya Pulih
Pemulihan konsumsi rumah tangga di akhir 2025 mulai terlihat, terutama karena dorongan belanja musiman Natal dan Tahun Baru. Namun, mengaitkan perbaikan ini sebagai sinyal penguatan fundamental daya beli perlu dibaca dengan lebih hati-hati. Lonjakan konsumsi tersebut lebih mencerminkan efek musiman ketimbang perubahan struktural pada kekuatan ekonomi rumah tangga. Secara bulanan, inflasi Desember tercatat 0,64%, angka yang lazim terjadi pada periode akhir tahun ketika belanja masyarakat meningkat. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai kenaikan ini sebagai indikasi menguatnya konsumsi. Namun, ini merupakan faktor musiman yang hampir selalu berulang setiap Desember. Bank Mandiri mencatat Mandiri Spending Index (MSI) melonjak 17% secara bulanan pada Desember. Memasuki 2026, tekanan inflasi memang diperkirakan tetap terkendali berkat kondisi pasokan pangan yang relatif baik. Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan stabilitas harga ini diiringi penguatan pendapatan riil masyarakat. Tanpa itu, konsumsi berisiko kembali melambat setelah efek musiman mereda. Singkatnya, akhir 2025 memang ditutup dengan nada optimistis. Tetapi, tanpa perbaikan struktural pada daya beli dan kualitas pertumbuhan kredit, konsumsi domestik berpotensi tetap kuat di permukaan, namun rapuh di lapisan yang lebih dalam.
B2. Rupiah Terdepresiasi Mendekati Rp 17.000 Per Dolar
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, peningkatan tekanan di pasar keuangan global menjadi penyebab nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tertekan hingga mendekati level 17.000. Menurut BI, hal ini disebabkan oleh tekanan pada pasar keuangan yang bersumber dari eskalasi tensi geopolitik. Kemudian juga dari kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed ke depan, di tengah kebutuhan valuta asing domestik yang meningkat pada awal tahun. Kondisi ini mendorong nilai tukar rupiah melemah dan ditutup pada level Rp 16.860 per dollar AS pada Selasa kemarin atau terdepresiasi sebesar 1,04 persen secara tahunan (year-to-date/yoy). kebijakan stabilisasi rupiah yang mulai dilakukan BI yaitu intervensi NDF di pasar off-shore di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, serta intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, DNDF, dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.
B3. Defisit APBN 2025 ke 2,92% PDB Berdampak Pada Sentimen Investor
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dari target awal 2,78% menjadi 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember lebih berdampak pada sentimen investor surat utang negara atau obligasi. Menurut David, meski defisit APBN tercatat lebih tinggi dari perkiraan awal, posisinya masih berada di bawah ambang batas 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga berdampak pada sentimen investor obligasi. Menurut David, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk APBN 2026, terutama menghadapi potensi turbulensi eksternal yang dapat memengaruhi perekonomian nasional. risiko global dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pergerakan harga minyak, hingga nilai tukar rupiah. Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu menyusun rencana kontinjensi yang bersifat dinamis guna merespons perubahan asumsi makroekonomi yang berpotensi memengaruhi kinerja APBN 2026.
C. SEKTORAL
C1. Pemerintah Patok Produksi Nikel 2026 Sebanyak 250 Juta–260 Juta Ton
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kuota produksi nikel nasional tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 250 juta ton hingga 260 juta ton. Penetapan kuota tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas produksi smelter yang beroperasi di dalam negeri. Angka tersebut berlaku untuk tahun ini dan menjadi acuan pemerintah dalam menjaga tata kelola produksi nikel nasional. Kebijakan pengendalian produksi ini bertujuan memengaruhi pergerakan harga nikel global. Harga nikel saat ini sudah berada di kisaran US$ 17.000–US$ 18.000 per ton, lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada 2025 yang berada di level US$ 14.000–US$ 14.800 per ton.
C2. China–India Tekan Penggunaan Batubara, APBI Dorong Industri Tambang Beradaptasi
Langkah China dan India menekan penggunaan batubara demi memperbesar porsi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai bakal berdampak pada kinerja ekspor batubara Indonesia. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai industri perlu segera menyiapkan strategi adaptif agar tetap kompetitif. Penurunan ketergantungan batubara di dua negara importir terbesar dunia itu menjadi sinyal perubahan tren permintaan global. Bloomberg menyampaikan sepanjang 2025 China dan India serempak menurunkan ketergantungan pada batubara seiring percepatan pengembangan energi bersih. Meski demikian, APBI tetap optimistis kebutuhan batubara China dan India masih besar. Berdasarkan data APBI, kebutuhan batubara China mencapai 325,9 juta ton per tahun, sementara India sekitar 194,1 juta ton per tahun ditengah proses transisi menuju EBT.
C3. Peta Persaingan Mobil Nasional: Jepang Masih Dominan, China Meningkat Signifikan
Penjualan mobil di dalam negeri sepanjang Januari–Desember 2025 menunjukkan peta persaingan yang dinamis, di mana pabrikan asal Jepang tetap menjadi penguasa, sementara China mulai memperbesar kontribusi. Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan mobil nasional sepanjang 2025 mencapai 803.687 unit. Dari jumlah tersebut, merek-merek Jepang menguasai lebih dari tiga perempat pasar atau mendekati 78 persen. Kontributor utamanya berasal dari Toyota yang memimpin dengan pangsa 31,2 persen, diikuti Daihatsu (16,3 persen), Mitsubishi Motors (8,9 persen), Suzuki (8,3 persen), dan Honda (7 persen). Merek Jepang lain seperti Isuzu, Hino, Mazda, Lexus, Subaru, dan Nissan melengkapi kekuatan tersebut.
Kendati demikian, jika menilik data Gaikindo untuk pencapaian penjualan di 2024, dominasi merek Jepang perlahan mulai terkikis sekitar empat poin persentase dari sekitar 82 persenan terhadap pasar mobil nasional. Pabrikan asal China menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin solid. Secara agregat, merek-merek China membukukan pangsa pasar sekitar 14 persen sepanjang 2025, meningkat dari 10 persen di tahun sebelumnya. BYD menjadi motor utama pertumbuhan tersebut dengan pangsa 5,8 persen. Sementara Chery mencatat 2,4 persen, dan Wuling sebagai pemain lamanya berada di angka 2,3 persen. Kuatnya penetrasi China tidak lepas dari strategi harga yang kompetitif, perluasan jaringan diler, serta fokus pada kendaraan elektrifikasi, khususnya battery electric vehicle (BEV) dan plug-in hybrid. Sementara itu, kelompok merek dari negara lain di luar Jepang dan China, termasuk Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat, dan Vietnam, secara kumulatif menguasai sekitar 8 persen pasar.
D. REGIONAL
D1. BPD Bali Perkuat Proteksi Kredit Perumahan dan Mikro
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) menjamin kredit perumahan dan usaha mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui produk Kredit Program Perumahan (KPP) dan Asuransi Mikro (Asmik), sebagai dukungan terhadap program pemerintah dan penguatan pembiayaan inklusif. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Asuransi Kredit dan KPP yang diumumkan di Jakarta pada Rabu (14/1/2026), dengan tujuan memberikan perlindungan risiko yang sederhana, mudah, ekonomis, dan cepat bagi debitur. Melalui sinergi ini, Askrindo melindungi debitur BPD Bali dari risiko ketidakpastian dalam kepemilikan hunian dan pengelolaan usaha mikro, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
https://finance.detik.com/moneter/d-8306912/bumn-jamin-kredit-perumahan-dan-mikro-begini-caranya
D2. BGN Aceh Salurkan 5,05 Juta Porsi MBG untuk Korban Banjir dan Longsor
Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh telah mengalihkan sebanyak 5.052.152 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di 19 kabupaten/kota di Aceh sejak masa tanggap darurat diberlakukan pada 26 November 2025 hingga 9 Januari 2026. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 220 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, sebagai upaya memastikan pemenuhan nutrisi warga saat akses dan fasilitas memasak terbatas akibat bencana. Seiring berkurangnya jumlah pengungsi yang tinggal di tenda dan mulai kembali ke rumah atau kerabat, jumlah porsi MBG yang disalurkan menurun dari 334.181 porsi pada awal bencana menjadi 943 porsi per 9 Januari 2026, dengan cakupan wilayah layanan yang terus menyesuaikan perkembangan di lapangan.
https://www.antaranews.com/berita/5354421/bgn-aceh-alihkan-505-juta-porsi-mbg-untuk-warga-terdampak-bencana
D3. 200 Huntara Dibangun di Tapanuli Selatan Pascabencana
Sebanyak 200 unit hunian sementara (Huntara) dibangun di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pascabencana sebagai tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terdampak. Pembangunan Huntara ini dilakukan PT Nindya Karya bersinergi dengan Danantara Indonesia melalui program BUMN Peduli, dilengkapi fasilitas pendukung berupa 40 unit toilet, 4 dapur umum, dan 4 musala untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Menggunakan sistem modular dengan struktur baja ringan agar proses konstruksi lebih cepat tanpa mengurangi kualitas, pembangunan terus digenjot bersamaan dengan infrastruktur pendukung, disambut positif masyarakat karena memberikan kepastian hunian sementara serta mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi.
