Weekly Summary - 22 September 2025
22 September 2025
A. PERBANKAN & KEUANGAN
A1. POJK UMKM terbaru menjadi tantangan multifinance
OJK menerbitkan POJK No.19/2025 pada 2 September 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. POJK UMKM ini berlaku untuk Bank Umum, BPR, Bank Syariah, BPR Syariah, dan LKNB (modal ventura, lembaga keuangan mikro, fintech lending, pegadaian, LPEI, dan PNM). Beberapa ketentuan dalam POJK ini adalah penyederhanaan persyaratan kredit, skema pembiayaan sesuai karakteristik usaha, pengakuan kekayaan intelektual sebagai jaminan, pemanfaatan pemeringkat kredit alternatif, dan penetapan biaya pembiayaan yang wajar. Lebih lanjut, OJK juga menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko. Menurut praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody menilai POJK ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri multifinance karena dituntut untuk menyediakan pembiayaan yang lebih mudah diakses sekaligus menjaga kualitas kredit tetap sehat, lebih lanjut Jody juga menjelaskan penilaian kelayakan bisa dikembangkan dalam metode credit scoring dan social credit scoring.
https://keuangan.kontan.co.id/news/pojk-umkm-jadi-tantangan-baru-multifinance-ini-kata-pengamat
A2. Perbankan diminta BI segera pangkas suku bunga kredit usah BI Rate diturunkan ke 4,75 persen
Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen pada Rabu 17 September 2025. Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mengarahkan perbankan agar segera memangkas bunga kredit. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, perbankan harus menyesuaikan suku bunga agar penyaluran kredit lebih optimal dengan begitu upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi bisa tercapai.
A3. Kopdes bisa pinjam hingga Rp 3 miliar, sumbernya dari dana Rp200 T
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat mengajukan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himbara. Sumber dana pembiayaan ini dari pemerintah yang telah menempatkan anggaran sejumlah Rp 200 triliun ke Himbara. Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan belum dapat memastikan porsi anggaran dari Rp 200 triliun itu untuk pembiayaan Kopdes. Pengajuan pinjaman Kopdes akan berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kopdes dan mekanisme pengajuan dari masing-masing bank, hingga saat ini setidaknya ada 1.064 kopdes yang sudah bisa mendapatkan modal pinjaman.
B. MAKROEKONOMI
B1. Bank Indonesia Pangkas BI Rate 25 bps Jadi 4,75%
Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 16-17 September 2025. Suku bunga deposit facility juga diturunkan sebesar 50 bps ke level 3,75%, dan suku bunga lending facility diturunkan 25 bps ke level 5,50%. Keputusan sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5% plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah.
https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-pangkas-bi-rate-25-bps-jadi-475
B2. RAPBN 2026 Dirombak: Belanja Naik Rp56,2 T, Defisit Melebar ke 2,68%
Belanja negara naik Rp56,2 triliun dari sebelumnya Rp3.786,5 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Pendapatan negara juga naik Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun. Karena belanja negara jauh lebih tinggi dari penerimaan, maka RAPBN 2026 dirancang defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB.
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.693,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp459,2 triliun.
Adapun belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp693,0 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.639,2 triliun.
B3. Wacana Penurunan Cukai Rokok Mencuat
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyambut baik wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana mengkaji penurunan tarif cukai rokok sekaligus memperkuat pemberantasan rokok ilegal. Penurunan tarif cukai akan memperkecil jarak harga antara rokok legal dan ilegal, sehingga membuka ruang pasar yang lebih luas bagi produk legal. Selama lima tahun terakhir, tarif cukai hasil tembakau (CHT) naik hingga 67,5% dan Harga Jual Eceran (HJE) melonjak 89,5%. Kondisi ini membuat harga rokok legal semakin tidak terjangkau, sementara rokok ilegal tetap marak karena selisih harga yang lebar.
https://nasional.kontan.co.id/news/wacana-penurunan-cukai-rokok-mencuat-begini-respons-pengusaha
C. SEKTORAL
C1. Insentif Berakhir di Tahun 2025, Harga Mobil Listrik Bakal Melonjak 2026
Harga mobil listrik alias electric vehicle (EV) pada 2026 bakal banyak bergantung pada kesiapan produksi dalam negeri oleh masing-masing pabrikan. Keputusan pemerintah untuk tak memperpanjang pemberian insentif EV utuh atau completely built-up (CBU) yang dijadwalkan berlaku hingga Desember 2025 berpotensi mengerek harga jual mobil listrik impor ke depannya hingga 30%. Sebagai gantinya, pabrikan wajib mempercepat realisasi produksi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) di Indonesia.
C2. Potensi Penambahan Volume Impor BBM untuk SPBU Swasta Usai Insiden Kelangkaan
skema impor BBM tahun depan akan disusun lebih terarah dengan menyesuaikan market share badan usaha (BU) hilir migas swasta yang mengoperasikan SPBU. Tahun ini, pemerintah sudah memberikan tambahan kuota sebesar 10% dibanding 2024, namun hingga akhir tahun tidak ada lagi tambahan alokasi. Sebagai gantinya, kebutuhan tambahan BBM di SPBU swasta hingga akhir 2025 akan dipasok dari Pertamina, yang masih memiliki sisa kuota impor sekitar 34% atau 7,52 juta kiloliter. Menurut perhitungan Kementerian ESDM, SPBU swasta membutuhkan tambahan 571.748 kiloliter hingga akhir 2025.
C3. ESDM Targetkan Pembangunan PLTS 100 GW Bakal Melibatkan Investor Asing
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kelanjutan dari target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW). Pembangunan PLTS dengan daya besar ini akan melibatkan perusahaan atau investasi asing. Dalam konsep swasembada energi yang dipaparkan oleh Presiden Prabowo, pemasangan PLTS dinilai menekan subsidi BBM dan listrik hingga US$ 25 miliar per tahun dan mengurangi impor BBM hingga US$ 25 miliar per tahun. Terkait pembiayaan, proyeksinya dibutuhkan US$ 1 juta setiap indeks 1 megawatt, sehingga target 100 GW membutuhkan pembiayaan sekitar US$ 100 miliar.
D. REGIONAL
D1. Dana transfer ke daerah ditambah Rp693 triliun
Pemerintah dan DPR telah menyepakati penambahan anggaran transfer ke daerah dari semula targetnya hanya sebesar Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Walaupun demikian angka ini lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan kenaikan anggaran sebesar Rp 43 triliun tersebut sudah disesuaikan dengan pemasukan dari daerah, selain itu kenaikan ini juga diperuntukkan menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun menjelaskan program dari pemerintah pusat yang akan berjalan di daerah yang akan meningkat dibandingkan tahun lalu. Dengan demikian, angka transfer ke daerah yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah seperti program MBG.
D2. Dua bank syariah di Aceh diminta jemput bola
Dua perbankan yang beroperasi di Provinsi Aceh, Bank Aceh Syariah (BAS) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengubah pola penyaluran dana kredit ke masyarakat, khususnya kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar sampai wilayah pedesaan. Salah seorang nasabah Mariadi menyatakan bahwa minimnya perbankan di Aceh menyebabkan masyarakat tidak punya pilihan lain dalam upaya mendapatkan kredit dalam sistem mudharabah untuk meningkatkan usahanya. Lebih lanjut, Mariadi menjelaskan bahwa sebaiknya perbankan lebih proaktif untuk menanyakan pelaku usaha apakah membutuhkan modal dari banyak atau tidak, Dia berharap pola lama yang diterapkan sudah tidak sesuai lagi, bank hanya menunggu nasabah datang, seharusnya menjemput bola bagi kelompok yang belum tersentuh untuk mendapatkan pinjaman. Dilain sisi menurut Taufik selaku pengamat perekonomian Aceh menyatakan bahwa BSI tidak memiliki nilai jual lagi bagi masyarakat kecil bahkan tidak dekat dengan sektor dasar dan sektor riil di Aceh.
https://posaceh.com/dua-bank-syariah-di-aceh-diminta-jemput-bola-bukan-tunggu-bola/
D3. Serap investasi Rp 6,5 triliun, KEK Sei Mangkei jadi pusat hilirisasi sawit
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa Kawasan ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei telah menyerap investasi Rp 6,5 triliun. KEK yang terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ini kini menjadi pusat hilirisasi sawit yang mampu menorehkan ekspor senilai senilai Rp 2,7 triliun. Lebih lanjut, Haryo juga menyebutkan akan ada perluasan lahan yang dilakukan melalui proyek KernelMax yang diproyeksikan akan mendatangkan tambahan investasi sekitar USD 20 juta dan menyerap 9.600 tenaga kerja. Integrasi antara kawasan industri dengan pelabuhan internasional Kuala Tanjung dapat berjalan dengan lancar dan akan mendukung kemudahan arus barang, menekan biaya logistik, dan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk hilir Indonesia.
